Jakarta - Pada debat calon wakil presiden, 21 Januari 2024 dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa belum menunjukkan prioritas kebijakan pertanian tanggap krisis iklim. Dalam debat tersebut, semua kandidat wakil presiden mengakui bahwa petani belum sejahtera karena lahan pertanian semakin menyempit sehingga solusinya adalah implementasi mekanisasi pertanian dan peningkatan subsidi pupuk.

Dalam paparan para kandidat tersebut tidak memberikan perhatian terhadap kompleksitas isu pertanian dengan kebutuhan berkelanjutan dan tanggap terhadap krisis iklim. Bahkan, narasi kelangkaan pupuk yang bergaung dalam debat tersebut lebih kentara dibandingkan kelangkaan air. Padahal sektor pertanian membutuhkan 70 persen sumber air memadai.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada 2022 menunjukkan bahwa sumber air di Pulau Jawa mengalami kelangkaan karena terjadinya perebutan ruang hidup dari peningkatan populasi penduduk. Sehingga ketersediaan air untuk mengairi sektor pertanian di Pulau Jawa hanya 10 persen saja. Di samping itu, kejadian kekeringan yang menyebabkan penurunan hasil panen bahkan gagal panen terus terjadi sejak 2019.

Ketersediaan air untuk sektor pertanian tidak hanya dapat dipecahkan melalui infrastruktur irigasi saja karena ketersediaan air dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim. Berdasarkan Global Risk Report 2024 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, kondisi iklim global 2024 akan dipengaruhi siklus iklim ENSO (El Nino-Southern Oscillation). Fenomena ENSO menyebabkan terjadinya variabilitas curah hujan yang akan mempengaruhi hasil panen petani.

Baca artikel detiknews, "Membangun Pertanian Tanggap Kelangkaan Air" selengkapnya https://news.detik.com/kolom/d-7188678/membangun-pertanian-tanggap-kelangkaan-air.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/